MEDIAKASASI | INDONESIA sedang menghadapi tantangan ekonomi yang tidak sederhana. Tekanan terhadap nilai tukar rupiah, kenaikan harga kebutuhan pokok, persoalan lapangan pekerjaan, melemahnya daya beli sebagian masyarakat, serta ketidakpastian ekonomi global menjadi rangkaian persoalan yang perlu dihadapi secara serius.
Namun, krisis ekonomi tidak cukup dibaca hanya melalui angka pertumbuhan ekonomi, inflasi, maupun indikator makroekonomi lainnya. Ada realitas sosial yang jauh lebih dekat dengan kehidupan masyarakat: semakin beratnya memenuhi kebutuhan rumah tangga, terbatasnya kesempatan kerja, meningkatnya beban ekonomi keluarga, serta ketidakpastian masa depan generasi muda.
Di sinilah pemerintah perlu melakukan introspeksi.
Ketika statistik tidak selalu mencerminkan realitas rakyat
Pertumbuhan ekonomi yang positif tentu merupakan indikator penting. Tetapi pertumbuhan tidak otomatis berarti pemerataan kesejahteraan.
Apa artinya pertumbuhan ekonomi apabila sebagian masyarakat masih kesulitan mendapatkan pekerjaan? Apa artinya pembangunan infrastruktur apabila kebutuhan dasar rakyat semakin sulit dijangkau? Dan apa artinya program pemerintah yang menghabiskan anggaran besar apabila manfaatnya tidak terukur secara transparan?
Pembangunan seharusnya tidak berhenti pada keberhasilan administratif dan publikasi pencapaian. Ukuran sesungguhnya adalah perubahan kualitas hidup masyarakat.
Krisis ekonomi dan persoalan integritas kekuasaan
Persoalan ekonomi nasional juga tidak dapat dipisahkan dari kualitas tata kelola pemerintahan.
Korupsi, konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, pemborosan anggaran, serta lemahnya pengawasan merupakan persoalan yang dapat menggerus kemampuan negara dalam menyediakan pelayanan publik.
Uang negara yang seharusnya menjadi instrumen kesejahteraan tidak boleh kehilangan arah akibat kepentingan kelompok maupun individu.
Dalam situasi ekonomi yang menuntut efisiensi dan pengorbanan masyarakat, penyelenggara negara justru harus menunjukkan keteladanan dalam mengelola anggaran, menjaga integritas, dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan.
Rakyat tidak semestinya terus diminta bersabar menghadapi tekanan ekonomi, sementara penggunaan uang publik tidak disertai keterbukaan dan pertanggungjawaban yang memadai.
Penegakan hukum bukan sekadar menghukum pelaku
Salah satu ancaman serius terhadap kepercayaan publik adalah ketika penanganan perkara korupsi terkesan berhenti pada individu pelaksana atau pejabat teknis, tanpa mengungkap secara menyeluruh sistem pengambilan keputusan, rantai kewenangan, pengawasan, serta aliran manfaat yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Penegakan hukum harus bekerja berdasarkan alat bukti, bukan tekanan opini publik. Namun, prinsip kehati-hatian juga tidak boleh dijadikan alasan untuk membatasi pendalaman perkara.
Siapa yang memiliki kewenangan? Siapa yang mengambil keputusan? Bagaimana pengawasan dijalankan? Siapa yang memperoleh manfaat? Ke mana aliran uang bergerak? Dan bagaimana aset hasil kejahatan dapat dipulihkan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan bagian penting dari upaya menghadirkan keadilan dan menyelamatkan keuangan negara.
Refleksi dari daerah: jangan biarkan BUMD menjadi beban publik
Persoalan tata kelola juga harus dilihat sampai ke tingkat pemerintahan daerah.
Perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan PT Bandung Daya Sentosa (Perseroda), BUMD Kabupaten Bandung, menjadi salah satu momentum untuk menguji keseriusan pengawasan terhadap perusahaan milik daerah.
Perkara yang sedang diproses di pengadilan harus dihormati asas praduga tak bersalahnya. Namun, proses hukum juga perlu mengungkap secara utuh bagaimana tata kelola perusahaan berjalan, bagaimana penyertaan modal daerah digunakan, bagaimana pengawasan pemegang saham dan organ perusahaan dilaksanakan, serta apakah terdapat pihak lain yang secara hukum harus dimintai pertanggungjawaban.
BUMD bukan perusahaan milik pribadi pejabat. Ia merupakan instrumen ekonomi daerah yang modal dan keberadaannya berkaitan dengan kepentingan publik.
Karena itu, pertanggungjawaban tidak boleh berhenti pada urusan direksi dan pihak pelaksana apabila bukti menunjukkan adanya keterlibatan pihak lain sesuai ketentuan hukum.
Prinsipnya sederhana: hormati proses hukum, tetapi jangan batasi proses hukum.
Negara membutuhkan keberanian melakukan koreksi
Indonesia tidak kekurangan program pembangunan, slogan perubahan, ataupun janji kesejahteraan. Yang perlu terus diperkuat adalah konsistensi antara kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
Dalam situasi ekonomi yang penuh tekanan, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata. Kebijakan publik harus berbasis kajian, bukan sekadar popularitas. Pengawasan harus independen, bukan formalitas. Penegakan hukum harus berlaku setara, bukan bergantung pada kedudukan dan kekuasaan.
Krisis ekonomi bisa datang dari berbagai faktor global maupun domestik. Tetapi krisis kepercayaan terhadap pemerintah dapat semakin dalam apabila persoalan integritas dan akuntabilitas tidak diselesaikan.
Sebab, yang paling berbahaya bukan hanya ketika ekonomi negara mengalami tekanan, melainkan ketika kepercayaan rakyat terhadap kemampuan negara untuk melindungi kepentingannya ikut terkikis.
Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar optimisme. Indonesia membutuhkan keberanian untuk berbenah, transparansi dalam pengelolaan kekuasaan, keadilan dalam penegakan hukum, dan keberpihakan nyata terhadap kesejahteraan rakyat.
Naskah oleh Yopiahmad : Refleksi Kebijakan Publik
